Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat dan Papua Barat Daya
Perekonomian Papua Barat dan Papua Barat Daya mencatat pertumbuhan positif pada Triwulan II 2026. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperkuat, mulai dari diversifikasi ekonomi, konektivitas dan logistik, hingga pembiayaan produktif serta pemerataan antarwilayah.
Budi Rahman, Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Journalist Update perkembangan sektor jasa keuangan di Foodopedia Manokwari, Selasa (18/8/2026). Ia menjelaskan bahwa ekonomi Papua Barat tumbuh 3,41 persen secara tahunan (yoy), sementara Papua Barat Daya tumbuh 2,82 persen yoy.
Data BPS menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat atas dasar harga konstan mencapai Rp13,54 triliun. Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar struktur ekonomi dengan kontribusi 39,86 persen dan pertumbuhan 3,86 persen. Disusul sektor pertambangan dan penggalian sebesar 25,60 persen dengan pertumbuhan 3,19 persen.
Beberapa sektor mencatat pertumbuhan tinggi, antara lain akomodasi dan makan minum (10,22 persen), transportasi dan pergudangan (6,80 persen), pengadaan listrik dan gas (6,54 persen), serta perdagangan (5,40 persen). Adapun jasa pendidikan mengalami kontraksi 0,43 persen.
Inflasi dan Perbankan
Dari sisi harga, Papua Barat mencatat inflasi tahunan 6,99 persen pada Juni 2026, turun menjadi 5,47 persen pada Juli. Pada bulan yang sama terjadi deflasi bulanan 0,20 persen, dengan inflasi tahun kalender sebesar 3,39 persen.
Di sektor perbankan, hingga 30 Juni 2026 total aset perbankan di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp32,37 triliun, tumbuh 6,12 persen yoy. Penyaluran kredit tercatat Rp19,6 triliun (tumbuh 3,38 persen), sedangkan dana pihak ketiga mencapai Rp16,50 triliun (tumbuh 2,01 persen).
Perbankan umum masih mendominasi dengan pangsa aset 98,91 persen atau Rp32,05 triliun. Sementara perbankan syariah mencatat aset Rp559,79 miliar, tumbuh 7,47 persen yoy, dengan pembiayaan meningkat 9,47 persen menjadi Rp232,46 miliar.
UMKM dan Pasar Modal
Untuk sektor UMKM, penyaluran kredit hingga 30 Juni 2026 tercatat Rp538,75 miliar, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,77 persen. Angka tersebut masih di bawah ambang batas 5 persen sehingga kualitas kredit UMKM dinilai relatif terjaga.
Minat masyarakat terhadap pasar modal juga meningkat. Hingga 30 Juni 2026, jumlah rekening investasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 54.265 rekening, tumbuh 53,33 persen yoy. Pertumbuhan ini menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap investasi, meski tetap perlu diikuti pemahaman mengenai risiko produk.
Perlindungan Konsumen
Budi menekankan pentingnya perlindungan konsumen. Sepanjang Januari–Juli 2026, OJK mencatat 4.597 permohonan informasi debitur. Satgas PASTI juga terus memberantas aktivitas keuangan ilegal, termasuk pinjaman online dan investasi ilegal.
OJK mencatat hingga 31 Juli 2026 telah dihentikan 951 entitas pinjaman online ilegal, 240 penawaran investasi ilegal, serta 27 kegiatan gadai swasta ilegal. Laporan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di Papua Barat mencapai 505 laporan, sementara Papua Barat Daya 528 laporan.
Budi berharap pertumbuhan ekonomi dan sektor jasa keuangan tidak hanya tercermin dari besarnya aset, kredit, dan dana pihak ketiga, tetapi juga mampu memperluas akses pembiayaan produktif, mendorong UMKM, meningkatkan literasi keuangan, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata dan berkelanjutan.
