BOGOR — Demokrasi tidak boleh berhenti pada kebebasan menyampaikan kritik. Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian untuk mengawasi kekuasaan sekaligus kecerdasan untuk memastikan setiap kritik dibangun di atas data, argumentasi, dan kepentingan masyarakat.(23/8/2026)
Di tengah dinamika kehidupan demokrasi Indonesia saat ini, pemuda memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual sekaligus kekuatan moral bangsa. Karena itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak semestinya lahir semata-mata dari rasa tidak suka, kemarahan, kepentingan kelompok, ataupun respons emosional terhadap suatu persoalan.
Anggota dari pemuda tani Kota Bogor, Yoga prasetia mengatakan bahwa untuk menciptakan Demokrasi yang sehat, pemuda harus mampu menunjukkan bahwa kritik dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kebijakan publik.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, sementara masyarakat dan kelompok pemuda juga harus memiliki kedewasaan dalam menyampaikan kritik. kritik yang berkualitas bukan yang paling keras, melainkan yang mampu menjelaskan apa persoalannya, apa dampaknya bagi masyarakat, di mana letak kekeliruannya, serta solusi apa yang ditawarkan” kata Yoga
Kritik terhadap pemerintah harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme check and balance. Ketika sebuah kebijakan dinilai tidak tepat, pemuda harus berani menyampaikan keberatan. Namun keberanian tersebut harus disertai kemampuan membaca data, memahami regulasi, mengkaji dampak kebijakan, serta menghadirkan alternatif solusi.
Masih menurut Yoga, “Pemuda tidak boleh terjebak pada budaya politik yang menjadikan kebencian sebagai dasar bersikap. Tidak menyukai pemerintah bukan alasan yang cukup untuk menyatakan sebuah kebijakan salah. Sebaliknya, mendukung pemerintah juga bukan alasan untuk membenarkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan”
Ukuran utama dalam demokrasi seharusnya adalah kebenaran argumentasi, kepentingan publik, dan keberpihakan terhadap keadilan.
Karena itu, kami mendorong lahirnya budaya demokrasi yang lebih intelektual di kalangan pemuda. Setiap isu publik harus dihadapi dengan tradisi membaca, meneliti, berdiskusi, menguji data, dan menyusun argumentasi sebelum mengambil sikap.
Pemuda harus berani mengatakan “tidak” kepada pemerintah ketika kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, tetapi pada saat yang sama harus mampu menjelaskan alasan penolakannya secara rasional dan menawarkan jalan keluar.
Demikian pula, ketika pemerintah menghasilkan kebijakan yang baik, pemuda harus memiliki objektivitas untuk mengapresiasinya. Kritik tidak boleh menjadi identitas permanen, sebagaimana dukungan tidak boleh berubah menjadi pembenaran tanpa batas.
Demokrasi membutuhkan pemuda yang kritis, tetapi bukan reaksioner. Pemuda yang berani, tetapi bukan provokatif. Pemuda yang idealis, tetapi tetap rasional. Dan yang paling penting, pemuda yang mampu mengubah keresahan menjadi gagasan serta kritik menjadi solusi.
Kami percaya bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Jika ruang demokrasi dipenuhi oleh emosi, kebencian, disinformasi, dan kepentingan sesaat, maka demokrasi akan kehilangan substansinya.
Sebaliknya, apabila ruang demokrasi diisi oleh pemuda yang memiliki kapasitas intelektual, keberanian moral, dan komitmen terhadap kepentingan publik, maka kritik terhadap pemerintah justru akan menjadi energi positif bagi pembangunan bangsa.
“Pemerintah perlu dikritik ketika salah, didukung ketika benar, dan diawasi setiap saat. Tetapi semuanya harus dilakukan dengan akal sehat, data, argumentasi, dan keberpihakan kepada rakyat”. Tutup Yoga
Sebab demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras berbicara. Demokrasi adalah tentang siapa yang mampu menghadirkan gagasan terbaik bagi kepentingan bangsa dan rakyat.
