BOGOR – Pemuda Tani Kota Bogor mengajak generasi muda membangun budaya demokrasi yang sehat dengan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah berdasarkan data, fakta, dan argumentasi, bukan melalui penyebaran hoaks, fitnah, provokasi, maupun DFK.
Ketua Bidang OKK Pemuda Tani Kota Bogor, Riski Bayu, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus diarahkan pada kebijakan, bukan menyerang pribadi atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Kita harus membedakan kritik dengan hoaks dan fitnah. Kalau kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat, tentu harus kita dukung. Tetapi jika merugikan rakyat, kita harus berani mengkritik, menolak, dan mendorong perbaikannya. Yang kita koreksi adalah kebijakannya, bukan pribadi,” tegas Riski Bayu.
Menurut Riski Bayu, keberpihakan kepada rakyat tidak berarti selalu membenarkan pemerintah. Sebaliknya, kritik terhadap pemerintah juga tidak boleh dilakukan dengan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Ia mengingatkan generasi muda agar tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi palsu, terutama konten provokatif yang dapat memecah belah masyarakat. Setiap informasi yang diterima perlu diverifikasi sebelum disebarluaskan.
“Jangan karena berbeda pilihan politik kemudian saling memfitnah. Jangan karena mendukung pemerintah lalu semua kebijakan dianggap benar. Begitu juga sebaliknya, jangan karena tidak suka pemerintah lalu semua kebijakan dianggap salah. Ukurannya harus kepentingan rakyat,” ujarnya.
Riski Bayu menilai generasi muda harus menjadi kekuatan moral dan intelektual bangsa, bukan sekadar konsumen informasi. Anak muda harus mampu menggunakan media sosial secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian untuk mengkritik sekaligus kemampuan menawarkan solusi. Kritik seharusnya menjadi instrumen untuk memperbaiki kebijakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan menjadi alat untuk menciptakan kegaduhan.
“Dukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kritik dan tolak kebijakan yang merugikan rakyat, serta hentikan penyebaran hoaks dan fitnah. Demokrasi membutuhkan sikap kritis, tetapi juga tanggung jawab dan intelektualitas,” pungkas Riski Bayu.
